Diputuskan, Perhiptani Jateng Siap Ikuti Kongres Perhiptani Ke-8

Sinar Tani, Semarang — Perhiptani DPW Jawa Tengah memutuskan siap mengikuti Konggres Perhiptani ke 8 tanggal 11 Juni di Kota Padang, Sumatra Barat. Keputusan tersebut merupakan hasil musyawarah pengurus DPW dan DPD se Jawa Tengah pada rakor Perhiptani Jawa Tengah pada 10 Mei 2023 di Gedung BPTP Jawa Tengah, Jl. Soekarno Hatta No. 10 Bergas, Kabupaten Semarang.

Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Jawa Tengah, Arief Surachman, PhD yang hadir dalam rakor tersebut mengatakan kedepan tugas dan fungsi BSIP akan bersambung rapat dengan tugas dan fungsi para Penyuluh Pertanian. Dari kerja sama yang solid tersebut akan muncul pola pertanian yang modern, tangguh dan terpercaya.

Pejabat yang baru saja dilantik secara resmi tersebut mengharap kerjasama yang baik antara Lembaga yang dipimpinnya dengan jajaran Penyuluh Pertanian yang tersebar diseluruh Jawa Tengah.

Sementara itu, Ketua Perhiptani DPW Jawa Tengah, Warsana, SP,MSi yang didampingi Ahmad Baihaqi,STP mengatakan bahwa, Rapat Koordinasi  Perhiptani Jateng pada hari itu merupakan rakor yang pertama semenjak terbentuknya kepengurusan baru periode 2022-2027.

Rakor yang dihadiri tak kurang dari 50 peserta, dari kabupaten dan kota diseluruh provinsi Jawa Tengah mengagendakan beberapa topik untuk dibahas bersama.

Topik yang hangat dibahas pertama adalah figure-figur yang kiranya tepat sebagai ketua Umum Perhiptani Pusat. Beberapa nama muncul disertani track record masing-masing, sepanjang yang diketahui peserta rakor tentunya.

Sampai  rakor berakhir belum ada nama yang mengerucut sebagai jago dari provinsi Jawa Tengah. Sehingga hal itu disepakati merupakan PR bagi masing-masing DPD.

Topik yang juga hangat dibahas adalah tindak lanjut Surat Ka. Badan PPSDMP, nomor B-10778/SM.020/I/04/2023 tanggal 28 April 2023 tentang Persiapan Pembentukan Koperasi Penyuluh Pertanian.

Kepengurusan Koperasi Penyuluh Pertanian tingkat provinsi telah terbentuk, Bambang Riyanto, Penyuluh Pertanian Banyumas sebagai ketua, beserta beberapa Penyuluh Pertanian sebagai bendahara dan sekretaris. Selanjutnya disepakati akan membentuk Koperasi Penyuluh Pertanian di tiongkat kabupaten dan kota. Sedangkan untuk keanggotaan koperasi di tingkat provinsi, masing-masing kabupaten kota akan mengirim 3 nama sebagai anggota.

Tentang usulan kenaikan BOP bagi Penyuluh Pertanian, yang sampai saat ini belum dikabulkan, masih menjadi catatan yang akan dikawal terus sampai berhasil.

“ Nominal BOP sebesar Rp 320.000,- per bulan sudah tidak rasional lagi. Apabila Penyuluh Pertanian mengunjungi kelompok tani binaan minimal sebanyak 16 – 20 kali sebulan, maka sekali kunjungan hanya tersedia Rp 15.000,- sampai Rp 20.000,-. Sungguh tidak cukup untuk membeli BBM dan sekedar makan minum sederhana, penghilang lapar dan dahaga.” kata Warsana.

Pada rakor tersebut juga ada masukan dari peserta dari kabupaten, yang menyatakan bahwa pada saat ini para penyuluh pertanian dilapangan terlalu banyak dibebani tugas administrasi melalui berbagai aplikasi yang datang dari ditjen, badan di lingkungan Kementrian Pertanian juga dari Bapanas.

Sehingga penyuluh pertanian merasa kehabisan waktu dan tenaga untuk menyambangi kelompok tani binaan, yang justru merupakan tugas pokoknya.

DPW dan DPD-DPD Perhiptani di Jawa Tengah mendapat tambahan anggota baru cukup banyak. Ketika para THL-TBPP yang beberapa waktu lalu berhasil diangkat sebagai ASN dan PPPK, langsung mendaftar sebagai anggota Perhiptani penuh.

“ Walaupun keberadaan Penyuluh Pertanian belum sesuai Undang-Undang, yaitu satu desa satu penyuluh, namun sekarang sudah lebih baik dan tertata.” pungkas Warsana.

Reporter : Djoko W