Tantangan Penyuluh Pertanian Masa Depan

Sinar Tani, Semarang — Sebagai ujung tombak pembangunan pertanian, peran penyuluh sangat vital. Apalagi tantangan kedepan semakin berat, membuat penyuluh pertanian harus siap.

Pada kegiatan Temu Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, BPPSDMP Kementrian Pertanian Ir. Bustanul Arifin Caya, M.D.M menyampaikan Arah dan Kebijakan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Dalam Mendukung Swasembada Pangan.

Dijelaskan Bustanul, ada tiga tujuan besar pembangunan pertanian saat ini, yaitu penyediaan pangan bagi lebih dari 273 juta penduduk Indonesia,  meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan ekspor Komoditas Pertanian.

“Penyuluhan Pertanian merupakan bagian dari program untuk mencapai tujuan besar tersebut. Peran Penyuluh Pertanian makin penting, bukan saja  untuk selalu hadir sebagai mitra dan pendamping petani sebagai pelaku utama, namun juga sebagai pelaku pelaksana di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai pusat data dan informasi program,” ungkapnya.

Lebih lanjut Bustanul menyampaikan bahwa dasar hukum yang melandasi kegiatan penyuluhan pertanian di Indonesia sudah lengkap. Mulai dari UU No. 16 Tahun 2006 , tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan, UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah hingga yang terakhir Perpres 35 Tahun 2022 Tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian.

Dijelaskan Bustanul, ada 3 matra dalam strategi Penyuluhan Pertanian mendukung Swasembada Pangan yaitu optimalisasi ketenagaan, optimalisasi kelembagaan, dan peningkatan diseminasi Teknologi.

Bustanul juga memaparkan 5 kegiatan utama Pusat Penyuluhan Pertanian yang sedang dilakukan yaitu Penguatan Peran Kelembagaan Penyuluhan, dalam bentuk penguatan BPP sebagai Pusat kegiatan pembangunan pertanian tingkat kecamatan melalui KOSTRATANI. Penumbuhan dan penguatan Kelembagaan petani, dalam bentuk kegiatan penumbuhan dan transformasi  kelembagaan petani menjadi kelembagan ekonomi petani.

Selain itu ada Penguatan Profesionalisme  Dan Kompetensi Penyuluh, dalam bentuk kegiatan peningkatan kapasitas penyuluh serta penguatan peran penyuluh pertanian. Pengembangan penyelenggaraan penyuluhan, dalam bentuk penguatan data dan pemanfaatan IT dalam proses penyelenggaraan penyuluhan dan Digitalisasi Penyuluhan Pertanian, dalam bentuk kegiatan modernisasi penyuluhan pertanian melalui pemanfaatan ICT.

Dihadapan para Penyuluh Pertanian, Bustanul mengungkapkan pentingnya peran BPP dalam mensukseskan program pertanian.

“Fungsi BPP antara lain sebagai pusat data dan informasi, BPP sebagai pusat Gerakan pembangunan pertanian, BPP sebagai pusat pembelajaran, BPP sebagai pusat konsultasi agribisnis, dan BPP sebagai pusat pengembangan jejaring kemitraan,” jelasnya. .

Bustanul memberikan contoh BPP berdasarkan fungsi yang ada, seperti BPP sebagai pusat data dan informasi yaitu BPP Margoyoso di kabupaten Pati, Jawa Tengah sebagai pusat data dan informasi dengan baik. BPP Margoyoso telah mengimplementasikan dalam bentuk Simluhtan, Laporan Utama, e Reporting Penyuluh, SIPDS dan Banpem.

Sebagai pusat Gerakan pembangunan pertanian diambil contoh BPP Tanah Abang, kabupaten Pali, Sumatra Selatan. Di BPP Tanah Abang telah di  buat Programa pertanian, daftar kegiatan pembangunan pertanian dan CPCL pelaksaan kegiatan, yang meliputi CPCL program kementan, Gerakan tanam dan panen Bersama, Gerdal hama tikus, Gerdal walang sangit, Peningkatan produksi dengan jajar legowo. Dan juga ada Data  e-rdkk untuk Pengawalan dan pendampingan kegiatan pertanian

BPP  Tana Lili, KAB. Luwu Utara SULSEL sebagai contoh BPP sebagai Pusat Pembelajaran, BPP Tana Lili telah melakukan kegiatan SL dan Demplot yang dilaksanakan setiap tahun secara rutin. Komoditas yang dijadikan pembelajaran antara lain jagung dan bawang merah.

BPP sebagai Pusat Konsultasi Agribisnis adalah BPP Mojowarno, kabupaten Jombang, Jawa Timur. BPP ini telah melaksanakan konsultasi dengan Jadwal Harian Layanan Konsultasi meliputi : Tanaman pangan, Perkebunan, Hortikultura, Perikanan, Peternakan dan Hama penyakit tanaman. Lalu juga ada Jadwal Dua Mingguan, Klinik Agribisnis Lintas Bpp dan  jadwal Zoom Meeting.

Dan untuk BPP sebagai Pusat Pengembangan Jejaring Kemitraan di tampilkan BPP Welamosa Kabupaten Ende – Nusa Tenggara Timur. Disana BPP telah melakukan Identifikasi /Inventarisasi pelaku Usaha, meliputi Pengusaha Penggilingan dan Penangkar Benih.

“Lalu BPP memfasilitasi Kegiatan Temu Usaha. Ada 3 temu usaha yang dilakukan yaitu, Petani dengan Bank pada  Tahun 2020, Penangkar Benih  dengan Pihak Ketiga pada Tahun 2021 dan Penangkar benih dengan Pihak Ketiga pada  Tahun 2022. Sebagai tindak lanjut telah pula dibuat  Surat Perjanjian Kerja Sama sebagai Output dari Temu Usaha,” tambahnya.

Selanjutnya disampaikan oleh Bustanul Arifin menyampaikan bahwa terdapat tugas berat untuk mentranformasikan kelembagaan petani menjadi korporasi petani. Namun tugas berat tersebut bila di kerjakan  bersama akan terasa ringan.

Kelembagaan petani selalu menpunyai ciri antara lain Struktur Organisasi Sederhana, hanya sebagai kelas belajar dan wadah kerjasama, unit produksi usahatani biasanya dalam skala kecil, komoditas yang diusahakan monokultur dan masih memakai teknologi tradisional (manual), juga bersifat on farm (hulu).

Corak kelembagaan petani seperti itu terbukti dapat meningkatkan provitas dan produksi, namun lambat meningkatkan kesejahteraan petani. Sehingga kelembagaan petani di arahkan untuk bertransfoemasi menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) atau korporasi.

Kelembagaan korporasi mempunyai corak antara lain : Struktur Organisasi Kompleks, Jejaring Usaha Mitra Bisnis, Diversifikasi Usaha, Usaha pertanian skala besar berbasis klaster, Multi komoditas , Mekanisasi, modernisasi pertanian dan sistem digitalisasi, Integrasi on farm dan off farm, Manajemen corporate dan professional

Ditekankan disana bahwa Korporasi Petani adalah Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum yang dibangun melalui konsolidasi Petani dan Usaha Pertanian untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan kesejahteraan Petani. Korporasi petani dibentuk dari, oleh dan untuk petani.

Dalam sesi tanya jawab yang dipandu oleh moderator Dr. Dani Ramdani Harun, muncul pertanyaan dari Ketua DPW Perhiptani Jateng, Warsana, SP, MP tentang permohonan para penyuluh agar pemerintah menaikan BOP yang besaranya ditetapkan 10 tahun lalu.

Selama kurun waktu 10 tahun telah terjadi beberapa kali kenaikan harga BBM, sehingga dirasa BOP yang diterima setiap 3 bulan tersebut tidak mencukupi lagi untuk operasional Penyuluh.

Menanggapi hal tersebut Kepala Pusat Penyuluhan mengatakan bahwa pemerintah memahami sepenuhnya hal tersebut. Mudah-mudahan pada Tahun Anggaran mendatang pemerintah sudah  dapat menambah BOP. Diberitahukan bahwa bila pemerintah menambah BOP Rp 100.000,-  per penyuluh, maka diperlukan Rp 20 miyar untuk mencukupinya.

Pada pertemuan ini dihadirkan   kurang lebih 1.000 an peserta, yang terdiri dari para Koordinator Penyuluh Pertanian dan perwakilan Penyuluh Pertanian Lapangan, para Koordinator Petugas POPT   dari 35 kabupaten/Kota. Para petani milenial juga hadir dan generasi muga pertanian diwakili oleh siswa siswi  SMK  Bawen , SMK “Munadi” Ungaran dan santri dari Ponpes Jimbaran.

Kepala-kepala  Dinas yang mengampu Pertanian dan Pangan dari 35 kabupaten/Kota dan Undangan dari Lembaga dan Dinas provinsi Jawa Tengah terkait. Gelaran yang mengangkat Tema “Penyuluh Masa Depan” diselenggarakan pada tanggal 30 November 2022 di Kampung Semilir, Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Reporter ; Djoko W