Tertunda Pandemi, Musda DPD PERHIPTANI Klaten Kukuhkan Suhargo Jadi Ketua

SINARTANI, Klaten — Setelah tertunda karena pandemic covid-19 dan sebab-sebab lain, akhirnya DPD Perhiptani Kabupaten Klaten, Jawa Tengah berhasil melaksanakan Musda (29/9).  Seluruh  pertanggungjawaban yang dilaporkan Ketua DPD Perhiptani periode 2016-2021 Pariman, SP dapat diterim seluruh anggota yang berjumlah 87 orang Penyuluh Pertanian.

Hadir dalam Musda tersebut Sekretaris  Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Klaten, perwakilan Penyuluh Pertanian P3K, KTNA dan Ketua DPW Perhiptani Jawa Tengah.

Sesuai protap Musda Perhiptani, Ketua  periode 2016-2021 menyampaikan laporan pertanggungjababan. Setelah pertanggunganjawab diterima forum, maka Pariman menyatakan bahwa kepengurusan  demisioner.

Selanjutnya forum musda menyetujui apabila pemilihan pengurus  dilakukan oleh tim formatur, yang berjumlah 7 orang terdiri dari unsur pengurus lama, perwakilan anggota dari tiap Angkatan dan pengurus DPW.

Tidak memerlukan waktu lama, akhirnya tersusunlah kepengurusan DPD Perhiptani Kabupaten Klaten.

Sebagai nahkoda baru terpilih Suhargo Wijayatmoko, SP, Penyuluh Pertanian yang sudah bekerja selama 12 tahun, dan sekarang bertugas di BPP Prambanan. Wakil Ketua dipegang Hari Marwoto,SP, Sekretaris dipercayakan kepada Ony Yudhi Kurniawan, SP dan Setiyanto, Sedang bendahara di pilih Tri Wahyuni, SP. M. Si dan Alintika Puspitasari. Pengurus harian ini dibantu seksi-seksi yaitu : Seksi Organisasi dan Kaderisasi, Seksi Hukum, Humas, Seksi Litbang dan seksi soaial.

Dijelaskan Pariman, seluruh Penyuluh Pertanian di Kabupaten Klaten berjumlah 180 orang, terdiri dari Penyuluh PNS 88 orang dan Penyuluh P3K 92 orang. Namun penyuluh P3K belum bersedia masuk menjadi anggota Perhiptani.

“Setelah terbitnya Permen PAN&RB nomor 35 tahun 2020 maka setelah Musda ini Penyuluh P3K akan direkrut masuk menjadi anggota Perhiptani,’ tambahnya.

Sementara itu Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ( DKPP ) Klaten, Mursito, MM, mengatakan bahwa sektor pertanian Kabupaten Klaten mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mursito menambahkan luas lahan pertanian di Klaten mencapai 31.943 ha. Pada 2021, luas tanam mencapai 73.842 ha dan luas panen 73.754 ha dengan produktivitas 480.023 ton surplus 157.000 ton. Produksi panen padi mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 448.686 ton.

“Dengan adanya IP400, kehadiran penyuluh pertanian sebagai pendamping dan fasilitator  petani menjadi bertambah sangat penting, Agar dapat merealisasi setahun petani tanam 4 kali, memerlukan pengorganisasian dan tata kerja yang benar-benar rapi” ungkap Mursito.

Ketua DPW Perhiptani Jawa Tengah, Warsana, SP,MSi dalam sambutan pelantikan menegaskan bahwa Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) adalah satu-satunya organisasi profesi Penyuluh Pertanian seperti yang dimaksud dalam Permen PAN&RB nomor 35 tahun 2020.

“Jadi tidak perlu lagi membentuk organisasi baru lagi.” Ujarnya.

Lebih jauh Warsana mengungkapkan harapannya agar Perhiptani di Kabupaten Klaten dapat menjalankan fungsinya sebagai pengayom dan pembina anggotanya. Sehingga para Penyuluh Pertanian sebagai anggota dapat menjalankan tugas profesi denga naman dan nyaman.

Dilain sisi Perhiptani juga wajib mengupayakan agar anggota nya dapat selalu mengembangkan kemampuan dan kompetensinya .

Warsana juga mengingatkan bahwa menjadi Penyuluh Pertanian di Kabupaten Klaten merupakan penugasan yang menantang. Hal itu disebabkan  kemajuan petani Klaten telah dikenal sejak dahulu, ketika petani di daerah lain masih belum maju, serta agroekologinya yang sangat mendukung budidaya pertanian.

Untuk itu Warsana memberi pedoman SIPM, agar Perhiptani \selalu Solid, Independen, Profesional dan Mentalitas Positif.

Sebagai ketua baru, Suhargo Wijayatmo telah mempunyai program jangka pendek yang akan segera dilaksanakan.

Yang pertama Suhargono akan konsolidasi dengan pengurus dan anggota. Dalam hal ini secepatnya Penyuluh P3K yang ada akan di resmikan sebagai anggota, dengan segala hak dan kewajibannya.

Yang kedua akan segera dibentuk cabang-cabang Perhiptani ditingkat ex UPTD atau kawedanan. Ada 5 cabang yang direncanakan dibentuk. Disana nanti kegiatan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas penyuluh akan di laksanakan. Secara rutin mereka akan mengundang narasumber baik dari kalangan teknokrat maupun para professional.

Yang ketiga adalah melakukan koordinasi dengan Bupati, serta para eksekutif terkait serta kalangan legislatif. Sehingga kedepan Perhiptani  mendapat perhatian dan porsi yang layak sebagai organisasi profesi yang cukup penting. Djoko W