Konferensi APO 2024 Sepakati Gainsharing Dukung Pembangunan Pedesaan

SINAR TANI, VIENTIANE — Konferensi APO 2024 di Laos sepakat tentang pentingnya ‘gainsharing’ untuk memajukan pembangunan pedesaan, mendorong pertumbuhan sosial ekonomi yang inklusif di Asia-Pasifik

Pembangunan pedesaan ternyata sangat krusial bagi pertumbuhan sosial ekonomi yang seimbang di kawasan Asia-Pasifik.

Dalam upaya ini, Asian Productivity Organization (APO), sebuah organisasi antar pemerintah yang bersifat non-politik dan nirlaba, mendorong praktik gainsharing atau pembagian keuntungan secara adil bagi para pekerja.

Isu revitalisasi daerah pedesaan menjadi salah satu topik utama di antara 21 negara anggota APO pada Konferensi APO 2024 yang berlangsung selama dua hari, dari 2 hingga 3 Oktober 2024, di Laos.

Konferensi ini mengangkat tema “Pembagian Keuntungan Produktivitas bagi Pembangunan Pedesaan” yang berkaitan dengan entitas ekonomi dan keuangan di negara-negara anggota APO.

Konferensi dibuka oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Laos, Malaythong Kommasith, pada Rabu pagi, 2 Oktober.

Acara ini dihadiri oleh 123 peserta dari 21 negara dan enam narasumber internasional dari Inggris, Jepang, Laos, Malaysia, dan Filipina.

Indonesia diwakili oleh pejabat dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Desa serta perwakilan petani milenial.

Menteri Malaythong menekankan bahwa konferensi ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan dan peluang penerapan model pembagian keuntungan guna mendorong pembangunan pedesaan yang berkelanjutan.

“Pembagian keuntungan di antara pemangku kepentingan pedesaan dapat membantu menekan urbanisasi dengan menciptakan pendapatan agribisnis di daerah tersebut,” jelasnya.

Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, juga menyoroti pentingnya peran pemerintah desa dalam menggerakkan ekonomi pedesaan melalui pengembangan pertanian.

“Kementan memiliki sejumlah program yang dapat bersinergi dengan pembangunan desa, seperti gerakan tanam serentak dan kawasan pertanian terpadu,” ungkapnya.

Dia mendorong pemerintah desa untuk tidak ragu dalam mengembangkan pertanian, terutama di masa pandemi, di mana sektor ini terbukti menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Sementara itu, Idha Widi Arsanti, Kepala BPPSDMP Kementan, menekankan perlunya melibatkan generasi muda, khususnya milenial, dalam pengembangan pertanian di pedesaan.

“Kami mendukung regenerasi petani dan menciptakan pengusaha muda di sektor pertanian yang memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat,” tuturnya.

Karenanya, Pembangunan pedesaan harus didukung dengan peningkatan kapasitas petani dan perbaikan infrastruktur untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan individu.

Visi APO 2025

Revitalisasi daerah pedesaan memang mendesak di antara negara-negara anggota APO.

Praktik bagi hasil berdasarkan Visi APO 2025 telah diterapkan di berbagai konteks untuk meningkatkan kolaborasi dan memastikan distribusi manfaat produktivitas secara merata.

Penerapan model-model ini diharapkan dapat berkontribusi pada pertumbuhan sosial ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di negara-negara anggota APO.

Septalina Pradini, Ketua Kelompok Substansi Hukum dan Humas BPPSDMP Kementan, menyatakan bahwa para peserta konferensi sepakat bahwa wilayah pedesaan saat ini menghadapi tantangan serius.

“Keterbatasan akses pasar, pendidikan yang rendah, dan pekerjaan yang tidak layak semakin memicu urbanisasi. Oleh karena itu, pembangunan pedesaan sangat penting bagi keseimbangan sosial ekonomi di kawasan Asia Pasifik,” jelasnya.

Ia menambahkan, laporan PBB yang berjudul ‘Masa Depan Kota-Kota Asia & Pasifik 2023’ mencatat tantangan akibat urbanisasi, termasuk kesenjangan sosial, ketahanan pangan, dan degradasi lingkungan.

Konferensi APO 2024 menegaskan bahwa pembangunan pedesaan adalah kunci untuk pertumbuhan sosial ekonomi yang seimbang.

“APO mendorong pembagian keuntungan dan penghargaan sebagai wujud peningkatan produktivitas secara adil,” katanya.

Para narasumber juga membahas berbagai isu terkait gainsharing.

Misalnya, Benjamin Kwasi Addom dari Ghana membahas “Pertanian dan Pembangunan Pedesaan di Era Digital,”.

Sementara Somdeth Bodhisane dari Laos mengupas konsep gainsharing dalam pengembangan agribisnis.

Diketahui bahwa APO, yang didirikan pada tahun 1961, berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas di kawasan Asia-Pasifik melalui kerja sama yang saling menguntungkan.

Saat ini, APO terdiri dari 21 negara anggota yang berupaya membangun masa depan kawasan dengan mendukung pembangunan sosial ekonomi anggota melalui layanan konsultasi kebijakan dan berbagi pengetahuan.