Ketua Umum MPPI: Beri Ruang untuk Inovasi Perbenihan

Sinar Tani, Karawang — Inovasi terus dilakukan perusahaan benih untuk menghasilkan benih berkualitas. Salah satunya benih padi varietas Pak Tiwi 2 dari PT. Agri Makmur Pertiwi yang menunjukan keunggulannya pada demplot di Desa Jayamakmur, Kecamatan Jayakerta, Karawang, Jawa Barat.

Hasil produktivitas panen Pak Tiwi 2 yang mencapai 8,14 ton/ha diapresiasi Ketua Umum Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia (MPPI), Herman Khaeron. Anggota DPR RI dari Partai Demokrat yang hadir dalam panen Pak Tiwi 2 mengatakan, MPPI selalu memberikan apresiasi pada penemuan benih unggul yang diminati masyarakat.

“Bahkan nanti setiap tahun kami akan memberikan penghargaan pada setiap perusahaan, individu, maupun pemerintah yang mampu melakukan inovasi dibidang perbenihan,” tambahnya.

Herman melihat, benih Pak Tiwi 2 menunjukkan keunggulan yang luar biasa mulai dari produktivitas tinggi, bulir yang besar hingga ketahanan terhadap hama penyakit. Hal tersebut juga dibuktikan dari pengalamannya sendiri di Cirebon, bahwa padi Pak Tiwi 2 dapat bertahan di tengah serangan wereng yang masih pada 4000 ha lahan sawah.

Dengan keunggulan yang dimiliki padi Pak Tiwi 2 ini, Herman menyarankan, seharusnya bisa dikombinasikan dengan penelitian pemerintah, khususnya Balai Penelitian Padi. Selain itu, ia juga berharap pemerintah memberi ruang yang cukup bagi siapapun, baik perorangan, swasta maupun BUMN yang mampu melakukan inovasi dalam perbenihan.

“Ingat benih adalah sumber kehiduoan, benih adalah awal dari keberhasilan. Kalau benihnya unggul pasti hasilnya unggul, asal dalam perawatannya betul-betul melalui best prastise yang tentu dijaga betul supaya hasilnya sesuai dengan keunggulan benih tersebut,” tuturnya.

Pengawasan Peredaran Benih

Herman juga mengatakan bahwa pemerintah harus memiliki kepedulian tinggi terhadap benih sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pangan. “Benihnya harus dijaga dari sekarang, bahkan kalau ada benih-benih unggul yang bisa meningkatkan produktivitas harus segera disimpan di bank benih agar tidak terkontaminasi oleh berbagai proses,” tambahnya.

Seperti misalnya perilaku masyarakat yang terkadang bila mengetahui benih bagus maka akan langsung menangkarkannya agar tidak membeli benih untuk penanaman berikutnya. Atau maraknya pemalsuan benih yang saat ini sedang marak di masyarakat.

“Jangan sampai sekarang benih sedang disukai hasilnya bagus, kemudian banyak kemasan palsu yang akhirnya membunuh benih itu sendiri. Sudah hasil penelitian bagus, hasil demplot bagus, hasil petani bagus seperti Pak Tiwi, tapi kemudian terdistorsi oleh benih palsu,” ungkap Herman.

Maraknya peredaran benih palsu terutama di online menurut Herman merupakan salah satu tindakan kriminal. Karena itu ia meminta pemerintah memasukkan tindakan peredaran benih palsu pada sistem perdagangan yang tidak bertanggung jawab dan dimasukkan pada sistem tatanan hukum.

Dengan demikian, pemerintah juga bisa menggaransi terhadap kualitas benih tersebut dan menjaga terhadap petani menjaga iklim yang kondusif dalam bisnis perbenihan. Karena itu, benih unggul bersertifikat `dalam peredarannya di lapangan harus diawasi untuk menjamin mutu, sehingga petani tidak dirugikan dalam kegiatan budidaya.

“Semakin benih tersebut cepat digunakan hasil penelitiannya, sertifikasinya lebih cepat juga, saya yakin produktivitas pertanian kita semakin baik,” harapnya. Prosedur sertifikasi lanjutn Herman, juga penting dalam melawan maraknya pemalsuan. Karena itu, proses sertifikasi seharunya jangan dibuat sulit, justru harus disederhanakan tetapi sistem manajemen mutu dalam setifikasi harus kuat.

Lembaga sertifikasi mutu sekarang juga harus mampu menangkal terhadap peredaran benih yang terindikasi akan merugikan produsen benih dan bisa mencegah terhadap benih palsu sampai kepada  petani. “Kasihan petani kalau mereka berproduksi dengan benih yang tidak unggul, tidak produktif pada akhirnya hasilnya akan jelek,” katanya.

Anggota Komisi VI DPR RI ini menyampaikan bahwa yang bisa menjaga agar hal tersebut tidak terjadi adalah pemerintah. Karena itu, ia berharap pemerintah jangan hanya mengurusi regulasi makro, namun juga lebih memahami kondisi mikro agar kedepan perbenihan bisa terus maju.

“Kalau perbenihan di Indonesia maju kita bisa ekspor, produktifitas meningkat kita juga bisa mengurangi impor, bahkan menutup impor. Yentu pada akhirnya petani bisa sejahtera” ujarnya.

Neraca Benih

Herman juga menyoroti manajemen perbenihan. Pemerintah katanya, perlu memiliki perencanaan yang matang terkait kebutuhan benih. Bahkan, ia menekankan pentingnya memiliki neraca benih untuk komoditas yang menjadi prioritas atau strategis bagi negara.

Sebagai wakil rakyat, Herman mengingatkan neraca perbenihan itu sebagai acuan agar tidak berlebih dalam memproduksi dan memastikan tingkat kebutuhan benih.  Neraca perbenihan tersebut nantinya juga sebagai acuan bagi pelaku perbenihan untuk memproduksi benih.

Herman menambahkan, terutama untuk tanaman padi, yang sensitif terhadap lingkungan dan prosesnnya harus benah-benar terencana. “Pemerintah harus memiliki roadmap, memiliki neraca, harus memiliki prioritas (terhadap benih). Jangan tiba-tiba diketok kebutuhan benih 2 juta ton untuk 2 juta hektar dan meminta industri benih menyiapkan. Pasti mereka akan kelabakan, karena industri benih biasanya sudah mempunyai perencanaan untuk pasar komersil,” tuturnya.

Karena itu, DPR sedang  digodok Undang-Undang Komoditas Strategis yang nantinya akan muncul produk turunanya berupa Peraturan Pemerintah Komoditas Strategis di bidang Pangan. Bila hal ini terwujud, maka stabilsasi harga bisa dijaga, keunggulan dan kualitas benih bisa dijaga.  Pada akhirnya bisa mempertahankan capaian swasembada kedepan.

Reporter : Herman/Yul