Asa Besar ST 2023: Menjawab Isu Pertanian Global

Sinar Tani, Jakarta—Ketahanan pangan, keberlanjutan (sustainable), serta kualitas dan keamanan pangan menjadi isu besar dalam pertanian global. Dengan adanya Sensus Pertanian tahun 2023 diharapkan dapat menjawab ketiga isu besar tersebut.

Badan Pusat Statistik (BPS) tahun ini kembali menggelar Sensus Pertanian untuk yang ketujuh kalinya sejak pertama kali dilakukan pada tahun 1963. Selain karena amanah Undang-undang  No. 15 Tahun 1997 tentang Statistik, Sensus Pertanian ini menjawab kebutuhan data di level nasional maupun level global dengan mengacu kepada program FAO World Programme for the Census of Agriculture.

“Jadi Sensus Pertanian ini merupakan rekomendasi FAO. Tiap negara anggota FAO harus melakukan Sensus Pertanian minimal 10 tahun sekali dengan akhiran tahun angka 3, seperti tahun ini (2023,red),” kata Sekretaris Utama BPS, Atqo Mardiyanto saat Webinar Sensus Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan yang diselenggarakan Tabloid Sinar Tani bersama BPS, Senin (26/6).

Menurut Atqo, saat ini dunia pertanian menghadapi tiga isu besar yakni ketahanan pangan, keberlanjutan (sustainable), serta kualitas dan keamanan pangan. Dengan adanya Sensus Pertanian 2023 (ST2023) diharapkan akan menjawab global tersebut.

Bersama Indonesia, tahun ini ada 17 negara yang menggelar Sensus Pertanian yakni Panama, Bolivia, Albania, Bosnia and Herzegovina, Moldova, Namibia, The Kingdom of Eswatini, Thailand, Cambodia, Georgia, Iran, Iraq, Oman, Philippines, Tajikistan, Uzbekistan dan Vanuatu. Sedangkan tahun 2022 ada 123 negara yang sudah melaksanakan Sensus Pertanian. BPS melakukan pendataan selama periode Juni-Juli 2023.

“Sensus Pertanian bagi Indonesia menjadi sangat penting. Arahan Presiden saat pencanangan Sensus Pertanian, sektor pertanian memegang peran strategis, karena melibakan hajat hidup orang banyak. Jadi banyak masyarakat Indonesia yang berkecimpung di sektor peratnian, sehingg akurasi data pertanian harus tersedia dengan data terkini, dan akurat,” tutur Atqo.

Dengan pentingnya ST2023, Atqo berharap seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan Sensus Pertanian. Sebab dalam pendataan, BPS tidak bekerja sendirian, tapi harus berkolaborasi dengan berbagai pihak, terutama Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan stakeholder lainnya, termasuk Badan Pangan Nasional.

Atqo berharap dengan data hasil ST 2023 ini dapat digunakan seluruh stakeholder, pemerintah dan siapa saja untuk berbagai macam kegiatan, termasuk dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan pertanian. Karena itu, semua pelaku usaha untuk memberikan data sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sehingga nantinya bisa menghasilkan data yang berkualitas.

“Jadi betul-betul data pertanian ini menjadi sangat penting. Kami berharap bantan pelaksanan sensus pertanian. Kami akan menjaga dan menjamin kerahasiaan data, jadi tidak perlu khawatir. Sensus Pertanian ini bukan hanya milik BPS, tapi bangsa Indonesia. Harapannya hasil Sensus Pertanian ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan petani,” tuturnya.

Pertanian Penopang Ekonomi

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Hukum BPS, Margaretha Ari Anggorowati menambahkan, pertanian menjadi penompang ekonomi karena tetap tumbuh positif di tengah pandemi Covid-19. Dengan hasil ST2023, berbagai hal bisa dilakukan, termasuk membuat regulasi dan menjadi momentum peningkatan desain kebijakan startegis pembangunan pertanian.

“Regulasi bisa tepat jika data juga tepat. Ini jadi konsen kita bersama. Sensus pertanian 10 tahun sekali menjadi momentum penting untuk mendapatkan data struktur pertanian yang up to date. Jadi Sensus Pertanian ini bukan hanya memperkuat sektor pertanian, tapi juga wujudkan satu data pertanian,” ungkapnya.

Ari menilai, Indonesia saat ini memainkan peranan strategis dalam pertanian dan pangan global. Pertama, Indonesia sebagai salah satu pasar komoditas pangan terbesar di dunia. Populasi penduduk mencapai 270,20 juta jiwa yang didominasi penduduk usia poduktif (70,72 persen), bahkan cenderung konsumtif.

Kedua, Indonesia sebagai produsen utama (main suppliers) global sejumlah komoditas pertanian strategis. Indonesia adalah produsen sawit terbesar pertama di dunia,  produsen beras keempat di dunia (2022) setelah China, India dan Bangladesh dan produsen kakao terbesar ketiga setelah setelah Ivory Coast dan Ghana. ”Dengan data tersebut transformasi sistem pertanian dan pangan Indonesia menentukan masa depan pangan dan pertanian dunia,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, Sarwo Edhy menilai data Sensus Pertanian diperlukan sebagai data base pelaku usaha, termasuk Badan Pangan Nasional untuk membuat kebijakan. Misalnya, data luas lahan petani, produksi pangan, informasi data petani an pelaku usaha pertanian, wilayah sentra pangan, wilayah defisit pangan, data base petani/peternak di daerah rentan rawan pangan dan potensi pangan lokal.

Dengan data tersebut, Sarwo mengatakan, pihaknya bisa membuat perencanaan, termasuk intervensi pemerintah. Misalnya, dalam ketersediaan/cadangan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, fasilitasi distribusi pangan, penguatan fasilitas rencana bantuan pangan dan peta neraca pangan.

“Dari hasil Sensus Pertanin ini kita bisa melakukan intervensi untuk kewaspadaan pangan dan gizi terhadap daerah rawan pangan, serta perumusan standar dan pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan,” katanya. ”Jadi kalau data ini ada luar biasa untuk intervensi pengolaaan kebijakan cadangan pangan pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan,” tegas Sarwo Edhy.

Bagi Sahabat Sinar Tani yang telah mengikuti webinar, link e sertifikat dan materi bisa diunduh di link bawah ini.

Link e Sertifikat : E Sertifikat Webinar Sensus Pertanian Perkuat Ketahanan Pangan

Link Materi : Materi Webinar Sensus Pertanian Perkuat Ketahanan Pangan

Reporter : Julian