HKTI DAN MASALAH PETANI

Salam sehat untuk semua Sahabat Sinar Tani.

Sinar Tani, Surabaya — Tabloid Sinar Tani berkesempatan untuk menghadiri pelantikan pengurus DPD HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) Jawa Timur di Surabaya. Hari itu memang menjadi momen sejarah baru bagi organisasi HKTI Jawa Timur. Bertempat di salah satu hotel di Kota Surabaya, Ketua Umum HKTI Fadli Zon melantik H. M Arum Sabil sebagai Ketua HKTI Jawa Timur periode 2024-2029. Berbeda dengan kepengurusan HKTI Jawa Timur sebelumnya, dalam susunan pengurus kali ini tercatat beberapa nama tokoh besar.

Sebut saja, Khofifah Indar Parawansa yang didaulat sebagai Ketua Dewan Penasehat. Dalam dewan penasehat juga terdapat nama Jenderal Polisi (Purn) Drs. Badrodin Haiti (mantan Kapolri ke-22), Sutarto Alimoeso (mantan Dirjen Tanaman Pangan dan Direktur Utama Perum Bulog). Sementara sebagai Ketua Dewan Pakar, Prof Ir Achmad Subagjo dari Universitas Jember yang dikenal sebagai pakar singkong.

Di tengah tantangan pembangunan pertanian yang kian besar, ada satu harapan besar yang ditujukan kepada pengurus HKTI Jawa Timur yakni menjadi garda terdepan memajukan petani dan pertanian.

Semua kita ketahui, persoalan yang menyelimuti petani Indonesia masih sangat banyak. Dari hasil usaha tani, ternyata belum mampu sepenuhnya mengangkat kesejahteraan mereka, khususnya petani tanaman pangan. Ini menjadi Pekerjaan Rumah (PR), bukan hanya pemerintah, tapi juga organisasi seperti HKTI.

Pada terbitan kali ini, Tabloid Sinar Tani mengangkat momen sejarah pelantikan pengurus DPD HKTI Jawa Timur. Banyak pesan yang disampaikan Ketua Umum HKTI, Fadli Zon. Pesan itu menjadi poin penting untuk mendapat perhatian pengurus.

Selain mengangkat isu pelantikan HKTI, Tablod Sinar Tani pada terbitan kali ini juga coba memberitakan rencana Kementerian Pertanian menggarap program ekstensifikasi melalui cetak sawah baru yang kemudian dikembangkan menjadi pertanian modern.

Konsep pertanian modern telah diterapkan di beberapa daerah seperti Kabupaten Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, serta di sebagian Pulau Jawa.  Daerah-daerah ini nantinya akan menjadi lumbung pangan Indonesia di masa depan.

Di tengah upaya pemerintah mendorong produksi pangan, persoalan kerawanan pangan juga masih menjadi PR bangsa ini. Berbagai upaya pemerintah lakukan untuk mengurangi wilayah yang rawan pangan.

Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) tahun 2023, masih terdapat 68 kabupaten/kota rentan rawan pangan yang tersebar di wilayah Indonesia Timur, wilayah 3TP (Terdepan, Terluar, Tertinggal, dan Perbatasan) serta kepulauan. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2022 yang terdapat 74 daerah rentan rawan pangan.

Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa waktu lalu merilis kajian Analisis Kerawanan Pangan Berdasarkan Karakteristik Sosial Ekonomi Rumah Tangga dan Kewilayahan Tahun 2024. Dengan data ini diharapkan kebijakan pengendalian kerawanan pangan bisa lebih tepat sasaran.

Ternyata, PR bangsa ini, khususnya pemerintah baru mendatang cukup banyak. *

Reporter : Memed Gunawan