Sekali Lagi Soal CBP

Sinar Tani, Sekali lagi kita bahas soal Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Kegiatan ini begitu penting sehingga Webinar yang dilaksanakan pada hari Rabu, 23 November lalu masih ramai diikuti peserta di seluruh Nusantara,
untuk memperoleh informasi penting dari Kemenko Ekonomi, Bapanas, Bulog dan pelaku di lapangan.

Kondisi CBP sangat penting, apalagi menghadapi tahun politik. Pangan harus aman, tidak menjadi issue yang menjadi
liar. Oleh karena itu cadangan aman sekitar 1-1,5 juta ton harus dipenuhi. Sementara yang tercatat ada di gudang Bulog baru
sekitar separuhnya. Oleh karena itu penyerapan untuk cadangan pangan dipacu bahkan akan dibeli dengan harga pasar, bukan
HPP. Semua institusi terkait yang ditugasi memang sudah bekerja sangat keras, dan menangani seluruh aspek dari hulu sampai ke
hilir. Di sektor hulu tentu terkait dengan upaya meningkatkan  produksi, kebijakan HPP, insentif buat petani, ketersediaan dan harga input. Seperti diketahui, pupuk sedang mangalami kendala dengan adanya kisruh perseteruan dua negara yang berdampak pada perdagangan global. Cadangan beras pemerintah perlu memperhatikan pemerataan stok dan mengutamakan pembelian dalam negeri.
Ini tentu saja penting sehingga kesenjangan dan defisit dapat segera ditanggulangi tanpa terlalu lama menunggu distribusi dari daerah surplus ke daerah defisit. Di sektor hilir, penyerapan, besaran stok, operasi pasar dan kebijakan harga yang terjangkau oleh konsumen selalu menjadi issue utama. Persoalan klasik ini luar biasa.

Kenaikan harga beras memang sangat memicu inflasi dan meningkatkan porsi penduduk miskin dan rentan miskin. Semua ini membuat para pengambil kebijakan pusing tujuh keliling. Keputusan yang tepat tidaklah mudah karena memerlukan dukungan data yang akurat. Dan data selalu menjadi momok yang menakutkan di negeri ini. Sementara pengadaan stok, yang berasal dari produksi dalam negeri
maupun impor tidak bisa dilakukan dalam waktu pendek. Diskusi Webinar berjudul “Optimalisasi Penyerapan Cadangan Beras Pemerintah” menelurkan beberapa saran penting. HPP disarankan untuk selalu disesuaikan sehingga selain memberikan insentif buat petani, juga memberikan ruang efektif untuk melakukan pengadaan cadangan beras pemerintah. Biaya produksi sudah mengalami kenaikan akibat kenaikan harga BBM, input dan tenaga kerja. Disarankan pula agar pengadaan difokuskan pada saat kondisi surplus, tidak menunggu saat harga gabah/beras tinggi pada saat minus. Artinya pengadaan harus memperhatikan tepat, waktu dan
mitra kerja. Saat ini penggilingan padi skala kecil sudah pada kondisi kelebihan kapasitas, sebagian idle dan dalam keadaan kurang
efisien. Ini yang harus dibenahi dengan dukungan pemerintah. Dalam Perpres baru, Nomor 125 Tahun 2022, tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah ditetapkan, Bulog ditugasi untuk menangani komoditas beras, jagung dan kedelai. Sementara delapan komoditas lainnya (bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng dan ikan) menjadi
tanggung jawab ID Food.

Reporter : Memed Gunawan