Penyuluh ditarik ke Pusat

Sinar Tani, Jakarta — Melimpahnya peserta Webinar tentang “Peluang dan Tantangan Penyuluh Pertanian ditarik ke Pusat” pada tanggal 9 Januari 2025 menyiratkan besarnya perhatian dan harapan revitalisasi penyuluhan pertanian.  Data menunjukkan bahwa sejak 2012 produktivitas rata-rata padi nasional mengalami stagnasi pada 5,0-5,2 ton per hektar sehingga diharapkan penyuluhan akan berperan lebih optimal jika kembali dalam penanganan pemerintah pusat. Mengapa?

Tak kurang dari pejabat yang menangani SDM Pertanian menyatakan bahwa hal ini terkait dengan melemahnya penyuluhan akibat perubahan manajemen penyuluhan di daerah.

Dihilangkannya Bakorluh/Bapeluh, program di daerah yang tidak inline dengan program pusat, kurangnya dukungan anggaran di daerah, kurang memadainya kuantitas dan kualitas SDM penyuluh, menyebabkan rendahnya transfer teknologi, pelayanan penyuluhan pertanian, kolaborasi dan kurang efektifnya pendampingan dan fasilitasi sapras (pupuk, benih, alsintan, modal). Kondisi ini juga terjadi pada sektor perkebunan dan peternakan.

Upaya swasembada perlu dukungan penyuluhan. Intensifikasi melalui peningkatan IP, optimasi lahan dan cetak sawah baru dalam skala nasional memerlukan dukungan penyuluhan masif dan koordinasi yang efektif.

Penyuluh di daerah pun merasa lebih berperan optimal apabila penyuluhan ditangani oleh pemerintah pusat. Lalu bagaiman tantangan dan peluang yang dihadapi dalam melaksanakan pengalihan kewenangan ini?

Pelaksanaannya tidak semudah seperti membalik tangan. Ada kebutuhan penyesuaian organisasi, kelembagaan dan administrasi yang menanganinya di pusat dan di daerah sehingga SDM dan karir penyuluh, aset, program dan pelaksanaan penyuluhan dapat disusun dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Penyuluhan bagi daerah boleh jadi merupakan beban, cost center yang tidak memberikan dampak pendapatan daerah dalam jangka pendek. Biaya operasional di lapangan, pendidikan, pelatihan, peningkatan kompetensi penyuluh memerlukan dana yang cukup besar.

Sementara gerak cepat upaya nasional swa sembada yang dirancang pemerintah pusat, melalui optimasi lahan, cetak sawah, revitalisasi sistem irigasi dan bendungan, pelibatan petani Milenial/Gen Z, dan transformasi pertanian tradisional ke modern memerlukan pendampingan dan pengawalan oleh penyuluh pertanian dengan kualitas mumpuni.

Pelaksanaan kewenangan penyuluhan pertanian di daerah tidak optimal karena hanya diwadahi setingkat bidang, seksi, UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional (KJF). Tegasnya terjadi kesenjangan antara potensi pertanian dengan jumlah penyuluh pertanian sehingga penyuluhan perlu digerakkan oleh satu institusi dengan kewenangan cukup memadai di tingkat Pemerintah Pusat.

Sejauh mana pelaksanaan pengalihan kewenangan sudah berlangsung untuk mendukung pelaksanaan program swa sembada di lapangan?  Proses ke arah itu sudah dimulai dan terus berjalan, tapi pekerjaan rumah masih panjang menyangkut kebijakan dan rancangan peraturan presiden tentang urusan pemerintahan, koordinasi dengan kementerian terkait, percepatan pembahasan rancangan peraturan presiden, dan organisasi, kelembagaan, administrasi serta aturan pelaksaan di daerah. Yang diperlukan adalah proses yang cepat sehingga dukungan penyuluhan yang masif dapat dilakukan.

Proses yang suka atau tidak suka harus dilalui dan dengan kecepatan tinggi.

Oleh : Memed Gunawan