Mandiri Pangan dan Energi

Sinar Tani, Jakarta – Pemahaman akan konsep kemandirian pangan untuk pemenuhan kebutuhan rakyat dan menjaga ketersediaan energi nasional menjadi semakin penting bagi Indonesia. Apalagi saat ini dunia tengah dilanda krisis pangan dan energi yang disebabkan pandemi lebih dari 2 tahun, terjadinya perang antara rusia-ukrainia dan perubahan iklim global. Kedepan Indonesia makin perlu menyiapkan ketersediaan pangan dan energi , yang dihasilkan oleh rakyat sendiri dan bisa diakses masyarakat. 

Tentu untuk mencapai Kemandirian pangan dan energi bukan langkah yang mudah. Untuk mencapai swasembada pangan dalam negeri saja, sejak beberapa lama pemerintahan bekerja keras dengan berbagai program meningkatkan produksi padi, jagung dan kedelai dalam negeri. Bersyukur bahwa dalam 3 tahun terakhir negara kita sudah swasembada beras dan tentu kemandirian pangan akan lebih mudah dicapai bila komoditas pangan lain bisa dihasilkan dari dalam negeri dan bisa diakses secara mudah.

Persoalan besar negeri ini juga dengan tingginya angka impor energi berupa bahan bakar minyak (BBM). Negara tidak bisa memenuhi kebutuhan BBM dari produksi minyak dalam negeri. Nilai subsidi BBM bagi masyarakat semakin melambung dan memperberat Anggaran dan Belanja negara. Nilai impor yang cukup tinggi ini sudah dalam taraf mengkhawatirkan dan mengganggu neraca perdagangan Indonesia.

Maka, untuk dapat mewujudkan Kemandirian pangan dan energi nasional, diperlukan berbagai kebijakan yang diimplementasikan secara sinergis. Negara beserta seluruh masyarakat harus mendorong Indonesia untuk berdaulat pangan dan energi melalui sumberdaya yang dimiliki. Negara juga harus memastikan seluruh penduduk di Indonesia mendapatkan bahan pangan dan energi sesuai kemampuannya.

Isu Kemandirian Pangan

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah menekankan urgensi modernisasi, pemanfaatan ilmu pengetahun dan teknologi pada sektor pertanian. Ha ini didasarkan argumentasi bahwa kemandirian dan kemerdekaan pangan hanya bisa diraih jika produktivitas dan efisiensi pertanian meningkat.

Modernisasi menjadi kunci peningkatan produksi dan efisiensi, tenaga, waktu, maupun biaya. Kemandirian pangan akan sulit diwujudkan jika produtivitas produksi rendah dan petani tidak sejahtera. Maka, negara hadir untuk menjamin peningkatan produksi, keuntungan usahatani dan kesejahteraan petani, juga menjaga semangat, dan memastikan kesehatannya di tengah pandemi dan krisis global ini.

Mencegah alih fungsi lahan pertanian juga menjadi isu menjaga kemandirian pangan dengan cepatnya konversi lahan pertanian ke non pertanian. Setiap tahun sekitar 60.000 hektare sawah berubah menjadi lahan non pertanian. Angka tersebut setara dengan pengurangan produksi beras sebesar 300.000 ton setiap tahun Pemerintah juga secara aktif mendorong pemanfaatkan lahan-lahan marginal dan terlantar yang jumlahnya mendekati angka 8 juta ha khususnya dilahan marginal/kritis untuk berbagai usaha produksi pangan.

Juga upaya diversifikasi pangan dan program peningkatan produksi tanaman pangan lokal agar ketahanan pangan kita tidak terfokus pada satu komoditas pangan saja. Melalui gerakan pemanfaatan pangan lokal secara massal pemerintah terus mendorong ubi kayu, jagung, sagu, pisang, kentang menjadi pangan pokok alternatif agar kemandirian pangan makin kuat.

Pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan marjinal untuk pertanian juga menjadi salah satu upaya yang perlu terus dilakuakn mengingat lahan pekarangan kita mencapai 10 juta Ha lebih dan potensial menghasilkan pangan.

Pemerintah juga akan secara aktif melakukan penguatan cadangan dan sistem logistik pangan, dengan penguatan cadangan beras pemerintah pada semua level, dari tingkat provinsi hingga ke level desa. Hal yang tidak bisa dilupakan adalah melakukan pengembangan pertanian modern, termasuk pengembangan smart farming, green housefarming, dan screen house farming untuk meningkatkan produksi komoditas hortikultura di luar musim tanam.

Bahan Bakar Nabati

Untuk mewujudkan pertanian sebagai sumber substitusi energi BBM, kedepan diperlukan inisiasi dan optimalisasi pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN) dari komoditas penghasil minyak nabati untuk bahan bakar kompor, motor diesel, traktor, penerangan rumah dan jalan.

Disamping itu, diperlukan integrasi pengolahan hasil samping dan diversifikasi produk biomass yang potensial untuk meningkatkan nilai tambah dan ekonomi tanaman. Hal tersebut didukung pula dengan banyaknya penelitian dan pengembangan teknologi proses produksi BBN yang sederhana dan tepat guna sehingga dapat dilakukan di pedesaan.

Pemerintah bersama masyarkat perlu mendorong tumbuhnya berbagai industri BBN berbasis petanian dengan komponen lokal tinggi. Dengan demikian, lapangan pekerjaan di pedesaan makin tersedia, daya beli masyarakat meningkat dan ketergantungan masyarakat akan BBM berkurang.

Sebagai contoh, kebijakan dalam rangka pengembangan bahan baku ubi kayu untuk mendukung produksi bioetanol dapat ditempuh melalui peningkatan produktivitas, perluasan areal tanam, pengamanan produksi, dan pengembangan kelembagaan serta pembiayaan.

Karena untuk penyediaan bahan baku bioetanol, usaha tani ubi kayu membutuhkan lahan yang maka pertanaman dapat diarahkan pada areal baru dan dengan memanfaatkan areal PT Perhutani/Inhutani, lahan tidur/terlantar, serta kemitraan dengan swasta. Hal penting lainnya dalam pengembangan bioenergi adalah komitmen pemerintah dan sinergi antarinstansi dalam kebijakan atau program bioenergi.

Sumber daya genetik tanaman potensial penghasil nira sebagai bahan baku bioetanol di Indonesia juga bisa didapat dari nipah (Nypa fruticans wurmb), aren (Arenga pinnata), lontar/siwalan (Borassus flabellifer L.), kelapa (Cocos nucifera L.), dan tebu (Saccharum officinarum L.).

Nipah termasuk jenis tanaman palem yang diperkirakan terdapat sekitar 0,75–1,35 juta ha di Indonesia. Aren banyak dijumpai hampir di seluruh Indonesia yang tumbuh secara alami dengan luas areal diperkirakan mencapai 60.482 ha dan produktivitas nira 15-30 liter/pohon/hari. Tanaman lontar atau siwalan merupakan jenis tanaman palma yang biasanya dimanfaatkan masyarakat sebagai minuman dengan produktivitas nira 6 liter/pohon/hari dan kandungan gula 10-15%.

Kelapa merupakan tanaman rakyat yang memiliki peran sosial, budaya dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Luas areal tanaman kelapa tercatat lebih dari 3,7 juta dengan produktivitas nira 2,17 liter/tandan/hari dan kadar gula 13,51-14,56%. Sementara tebu tergolong tanaman semusim dan dapat menghasilkan gula dari bagian batangnya dan dari biomass sisa produksi gula.

Kita juga kaya sumber daya genetik tanaman potensial sebagai bahan baku biodiesel atau bio-oil di Indonesia, seperti kelapa sawit (Elais guinensiss Jacq.), jarak pagar (Jatropha curcas), jarak kepyar (Ricinus communis L.), kemiri sunan (Reutealis trisperma (Blanco) airy shaw), dan nyamplung (Calophyllum inophyllum). Bahkan Indonesia merupakan penghasil minyak nabati terbesar di dunia.

Tanaman jarak sudah lama dikenal di Indonesia sebagai tanaman pagar di pekarangan. Juga kemiri sunan yang merupakan tanaman tropis berbentuk pohon yang menyebar di berbagai tempat di Indonesia. Sementara Nyamplung merupakan tumbuhan asli Indonesia (endemic), yang banyak terdapat di daerah pesisir berpasir dan berhumus baik di luar maupun di dalam kawasan hutan.

Sumber daya genetik tanaman potensial yang disampaikan diatas sangatlah penting dikembangkan sebagai alternatif memenuhi kebutuhan energi sebagai bahan baku bioetanol, biodiesel dan bio-oil. Tentu dukungan semua pihak baik pemerintah, swasta, lembaga penelitian, dan masyarakat dalam keberhasilan program optimalisasi pemanfaatan BBN sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kemandirian energi dan kesejahteraan masyarakat pedesaan di seluruh Indonesia.

*) Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Kementan; Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia

Mengenal Penulis : 

Kuntoro Boga Andri, SP, M.Agr, Ph.D, Menyelesaikan S1 pada Fakultas Pertanian, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, IPB (1998). Sementara program S2 diselesaikan dalam bidang Ekonomi dan Pemasaran Pertanian di Graduate School of Agriculture, Saga University, Jepang (2004). Jenjang Doktoral (S3) diraih dalam bidang Ekonomi dan Kebijakan Pertanian di The United Graduate School of Agricultural Sciences, Kagoshima University , Jepang (2007).

Berhasil mencapai jabatan Peneliti Utama Tahun 2017, sementara jenjang Peneliti Madya diraih tahun 2009. Saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Kementerian Pertanian sejak 19 Maret 2018. Jabatan yang diemban sebelumnya adalah Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas) Malang sejak Januari 2018. Sebelumnya menjabat sebagai kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau (November 2016-Januari 2018), Kepala LPTP Sulawesi Barat (2016), Koordinator Program dan Evaluasi BPTP Jawa Timur (2014-2015).

Kuntoro Boga bergabung pada unit Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian Indonesia pada tahun 1998. Sebagai peneliti telah banyak melakukan kajian ekonomi dan perbaikan kebijakan pertanian dalam manajemen rantai pasok, pengembangan agribisnis, strategi pemasaran dan pengembangan wilayah/pertanian.

Berpengalaman sebagai collaborating scientist, technical consultant dan project coordinator untuk the Indonesian FAO project, Bioversity International Bioversity Internasional (CGIAR Consortium), ILRI (International Livestock Institue), ACIAR (Australia), dan AVRDC (Taiwan) Project Development. Telah banyak menerbitkan tulisan ilmiah pada beberapa international scientific journals di Jepang, Eropa dan and USA, dan menjadi Dewan Redaksi pada beberapa jurnal terakreditasi nasional dan internasional. Pada beberapa kesempatan juga menjadi pengajar dan penguji tamu untuk program sarjana dan pascasarjana di beberapa universitas Swasta dan Nasional.

Pada tahun 2016 Kuntoro Boga Andri menerima beasiswa IVLP (International Visitor Leadership Program) dari the United States Department of State – Bureau of Educational and Cultural Affairs, untuk berkunjung ke USA. Sebelumnya, pada tahun 2000, menerima penghargaan Yoshinogari Goodwill Ambassador of The Saga Prefecture untuk kerjasama dan pertukaran ilmu dan kebudayaan dari Gubernur Saga Prefecture-Jepang.