Kementan Ambil Langkah Strategis Akselerasi PSR

Sinar Tani, Denpasar—Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan telah melakukan berbagai langkah strategis untuk mengakselerasi pencapaian Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Diawali dengan revisi Permentan Nomor 03 tahun 2022 menjadi Permentan Nomor 19 tahun 2023.

Dirjen Perkebunan, Andi Nur Alam Syah mengatakan, tak hanya itu, pohaknya juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspek-PIR), Asosiasi Petani Kelapa Sawit (Apkasindo), Perusahaan Perkebunan, Dinas yang membidangi Perkebunan tingkat kabupaten dan provinsi.

Upaya lainnya adalah telah dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama antara Kementerian Pertanian, khususnya Direktur Jenderal Perkebunan, dengan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN.

“Kami juga menghadirkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan dukungan dalam akselerasi program PSR melalui Program Strategis Nasional Pemberantasan Korupsi (STRANAS-PK) agar pelaksanaan program PSR dapat berjalan dengan baik,” katanya saat Musyawarah Nasional (MUNAS) GAPKI ke XI,  di Denpasar, Rabu (8/3). MUNAS Gabung Perusahaan Perkebunan

Andi Nur menegaskan, semua upaya ini dilakukan dengan tujuan mendorong program PSR dapat berjalan lebih cepat lagi dan lebih baik lagi.  “Saya optimis Sawit Indonesia Berkelanjutan akan terwujud melalui sinergi multi pihak dalam mengakselerasi kolaborasi semua pihak,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Andi Nur mengapresiasi kinerja dan capaian GAPKI beserta pihak terkait lainnya yang luar biasa memberikan komitmen terbaik dan tetap berprestasi pada sektor pertanian, khususnya kelapa sawit Indonesia. Ia berharap langkah yang dilakukan mendapatkan dukungan dari semua pihak, agar memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi masyarakat perkebunan kelapa sawit nasional, khususnya pekebun sawit.

“Mari melangkah dengan semangat, jadilah inspirasi yang mampu memberikan pencerahan. Mari kita wujudkan kelapa sawit Indonesia maju mandiri modern,” harap Andi Nur.

Andi Nur menjelaskan, pemerintah bersama pihak terkait terus berupaya mendorong dan genjot realisasi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Sejak tahun 2017 hingga tahun 2022 diketahui capaian PSR sebesar 278.200 ha dari 2,8 juta ha luasan sawit rakyat yang potensial untuk diremajakan.

Guna meningkatkan produksi dan produktivitas kelapa sawit menurut Andi Nur, perlu upaya kolaborasi dan difasilitasi dengan pemanfaatan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) melalui program PSR sejak tahun 2017. Sasarannya adalah kebun-kebun sawit rakyat dengan tanaman tua (lebih dari 25 tahun), produktivitas rendah, dan sudah waktunya diremajakan.

Pada tahun 2023, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan, telah mendistribusikan target program PSR di 20 Provinsi dan 112 Kabupaten/Kota yang berpotensi mengajukan usulan program PSR melalui pengusulan Dinas daerah Kabupaten/Kota dan Dinas daerah Provinsi. Sedangkan distribusi target untuk pengusulan kemitraan dengan Perusahaan Perkebunan berada di 11 Provinsi dan 24 Kabupaten/Kota.

Kementerian Pertanian menargetkan setiap tahun program PSR seluas 180.000 ha yang tersebar di 21 provinsi sentra kelapa sawit. Untuk itu ia berharap, GAPKI harus turut berkontribusi dan bersinergi guna mensukseskan program tersebut. Misalnya, dengan mendorong kemitraan perusahan-perusahaan besar dengan kelembagaan pekebun rakyat.