Ditjen Bangda Dorong Komitmen Pemda Dukung Program Pangan Pemerintah

Sinar Tani, Yogyakarta — “Bodi kecil tapi berbeban berat” demikian perumpamaan yang di lontarkan DR. Teguh Setyabudi, M.PD, bagi kelembagaan OPD yang menangani urusan pangan di tingkat provinsi atau kabupaten, namun hanya setingkat eselon 3.  Lebih lanjut Direktur Jendral Bina Pembangunan Daerah, Kementrian Dalam Negeri ini mengingatkan bahwa Pangan adalah masalah yang sangat mendasar dan penting bagi kita.

Hal itu di sampaikan sebagai respon dari masukan peserta rakor “Sinergi Program Penguatan Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Wilayah” yang diselenggarakan Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Yogyakarta 20-22 November 2022.

Karena itu selaku Dirjen Bangda yang mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan, mendorong  agar pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten mempunyai atensi yang jauh lebih besar, dan komitmen yang besar juga terhadap kebijakan yang sudah digariskan Bapanas.

Dalam perencanaan daerah harus dilakukan secara komprehensif apa saja yang perlu diperhatikan (pada urusan pangan). Demikian juga dalam penganggaran, anggaran untuk urusan pangan harus lebih diperhatikan. baik APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten.

“Berdasarkan data, sekarang ini rata-rata APBD Provinsi baru 0,6 % dan rata-rata APBD Kabupaten baru 0,4 %. Sehingga total rata-rata APBD provinsi dan Kabupaten yang dialokasikan untuk urusan pangan baru 0,46 % dari total APBD. Ini harus ditingkatkan,” katanya.

Teguh menambahkan, penguatan juga harus dilakukan dibidang yang lain, contohnya kelembagaan. Banyak terjadi di banyak provinsi dan kabupaten, OPD Kelembagaan Pangan yang digabung dengan OPD lain.  Yang muncul kemudian adalah satuan Bidang setingkat eselon 3 yang dibebani seluruh urusan pangan. Ibaratnya bodi kecil beban berat.

Bagi daerah yang telah membentuk OPD Pangan tersendiri. misalnya Dinas Ketahanan Pangan, alokasi anggaran yang diberikan juga harus proposional.

“Dilaporkan ada disuatu kabupaten OPD Pangan memperoleh anggaran Rp 4,9 M. Namun ternyata 80% diantaranya adalah belanja pegawai. Hanya 20% untuk anggaran ke masyarakat,” ungkapnya.

Menurut Teguh Setyabudi, untuk memperbaiki kondisi tersebut akan segera duduk bersama antara Kementrian Dalam Negeri, Pappenas dan Bapanas untuk merancang langkah kedepan yang lebih baik.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Pangan Nasional, Arif Prasetyo Adi, ST, MT mengatakan bahwa, pemerintah tetap menjamin ketersediaan pangan. Sampai akhir tahun 2022 dijamin ketersediaan pangan yang berupa beras, jagung, kedelai, bawang merah dan bawang putih.

“Sumber utama adalah dari pengadaan dalam negeri..Adapun opsi pengadaan bahan pangan dari luar negeri itu adalah alternatif terakhir. Disaat kita sudah tidak mampu menyediakan lagi dari dalam negeri. Tetapi prioritas adalah tetap dari dalam negeri.” Ungkapnya.

Dalam hal pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat sebagai Cadangan Pangan Masyarakat Arif Prasetyo Adi mengungkapkan bahwa di semua daerah sudah ada anggaran untuk Lumbung Pangan Masyarakat.

Namun implementasinya yang harus di review dan dikoreksi, dan dibuat perencanaan yang baik. Cadangan Pangan di Masyarakat memang harus ada, tetapi harus moving (bergerak).

“Jangan sampai disuatu daerah terdapat cadangan pangan yang ( tidak terpakai) akhirnya disposal ( terbuang karena rusak). Cadangan Pangan Daerah harus ada turn over nya,” ungkap Arief.

Arif ngatakan bahwa disemua desa sudah dianggarkan melalui Dana Desa. Penggunaan dana desa yang sebesar Rp 1 M tersebut 20% diantaranya diarahkan untuk kegiatan urusan pangan di desa. Evaluasi terakhir angkanya  mencapai 17%, masih harus ditingkatkan.

Untuk cadangan pangan nasional, NFA akan bekerja sama dengan Bulog. Karena Bulog sudah memiliki 1600 gudang yang tersebar diseluruh kabupaten, bahkan kecamatan di Indonesia. Untuk beras, jagung dan kedelai sudah cukup dari sana. Sedang selebihnya Bapanas akan bekerja sama dengan BUMN Pangan RNI dan ID Food.

.Reporter : Djoko W