Genjot CBP, Kepala Bapanas Surati Bulog

Jakarta—Untuk menggenjot stok cadangan beras pemerintah (CBP), Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menyurati hampir empat kali Perum Bulog. Saat ini posisi stok Beras di BULOG kurang dari 800 ribu ton.

“Untuk memperkuat CBP, Kepala Bapanas telah mengirim empat kali surat edaran kepada Direktur Utama Perum Bulog,” kata Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan, Bapanas, Dr. Rachmi Widiriani, S.P., M.Si. saat webinar Optimalisasi Penyerapan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang diselenggarakan Tabloid Sinar Tani, Rabu (23/11).

Pertama, Surat Kepala Badan Pangan Nasional No 145/PANGAN/K/9/2022 kepada Direktur Utama Perum Bulog perihal Penugasan Pengadaan Gabah/ Beras CBP dengan Harga Fleksibilitas. Kedua, Surat Kepala Badan Pangan Nasional No 174/PANGAN/K/10/2022 kepada Direktur Utama Perum BULOG perihal Pemberlakuan Fleksibilitas Harga Gabah/Beras berlaku sampai waktu yang ditetapkan kemudian.

Ketiga, Surat Kepala Badan Pangan Nasional No 175/PANGAN/K/10/2022 kepada Direktur Utama Perum BULOG perihal Percepatan Pengadaan Gabah/beras untuk CBP melalui sistem buyback. Keempat, Surat Kepala Badan Pangan Nasional No 189/PANGAN/K/10/2022 kepada Direktur Utama Perum BULOG perihal Pencabutan Fleksibilitas Harga Gabah/Beras.

Bahkan menurut Rachmi, pada 20 Oktober 2022, telah ditandatangani komitmen penyerapan gabah/beras oleh BULOG dengan mitra penggilingan sebesar 300.000 ton yang disaksikan Kepala Badan Pangan Nasional dan Gubernur Sulawesi Selatan. Sebelumnya pada 18 Oktober 2022 untuk pemerataan stok beras, dilakukan pengiriman CBP 10 kontainer dari Jawa Barat ke Aceh melalui tol laut (Pelabuhan Patimban). Kemudian pada 11 November 2022, dilakukan pengiriman beras dari Sulawesi Selatan ke DKI Jakarta.

Kementerian Keuangan juga sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 153 Tahun 2022 terkait dengan pendanaan pinjaman berbunga rendah untuk Bulog dan ID Food sebagai operator CPP. “Jadi tahun 2022 sudah ada plafon yang dapat dimanfaatkan BUMN pangan dan Bulog untuk melakukan pengadaan. Jumlah plafonnya memang belum banyak sekitar Rp 3 triliun. Tapi itu sudah cukup lumayan dan dalam 2 bulan ini bisa dimanfaatkan untuk pengadaan CBP,” katanya.

Dengan adanya kebijakan tersebut Rachmi berharap bisa mengatasi keluhan bahwa dalam pengadaan CPP, BUMN Pangan harus menggunakan bunga komersial. “Dengan bunganya lebih kecil, kami berharap kegiatan pengadaan, kemudian stabilisasi pasokan dan harga bisa dilakukan lebih lincah dan harga di pasar lebih bersaing. Kegiatan membeli produk petani juga bisa lebih cepat,” tegasnya.

Reporter : Echa