Jelang Ramadhan, Menko Pangan Perkuat Harga Stabilitas Pangan

Sinar Tani, Jakarta – Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memimpin Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) untuk menetapkan perubahan Neraca Komoditas Pangan Tahun 2025. Rapat ini dihadiri oleh berbagai kementerian dan lembaga terkait.

Salah satu keputusan penting yang dihasilkan dalam Rakortas adalah alokasi impor daging untuk memenuhi kebutuhan nasional. Pemerintah menetapkan kuota impor daging sapi untuk pelaku usaha umum sebanyak 80.000 ton.

Sementara itu, BUMN Pangan mendapat penugasan mengimpor 100.000 ton daging sapi dan 100.000 ton daging kerbau. Langkah ini diambil sebagai strategi menghadapi potensi peningkatan kasus penyakit mulut dan kuku (PMK), terutama di musim hujan. Dengan keterlibatan BUMN, pemerintah berharap bisa mengontrol ketat proses importasi dan meminimalisir risiko penyebaran PMK.

Keputusan ini juga selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan harga daging, khususnya daging kerbau, lebih terjangkau bagi masyarakat luas. Dengan tambahan pasokan dari impor, diharapkan harga daging bisa turun dan meringankan beban konsumen menjelang HBKN.

Selain membahas daging, Rakortas juga menyoroti implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 126 Tahun 2022 yang melarang impor garam untuk industri makanan dan minuman setelah tahun 2024. Menko Pangan meminta Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) segera mengambil langkah konkret dalam menindaklanjuti kebijakan ini agar tidak mengganggu industri terkait.

Lebih dari sekadar memastikan harga yang terjangkau bagi masyarakat, pemerintah juga berupaya menjaga keseimbangan agar harga di tingkat petani, peternak, dan nelayan tetap stabil. Dengan demikian, kesejahteraan mereka tetap terjaga di tengah upaya stabilisasi pangan nasional.

Kementerian Koordinator Bidang Pangan menegaskan akan terus memantau harga dan ketersediaan pangan secara ketat. Dengan langkah ini, diharapkan setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat optimal bagi seluruh lapisan masyarakat.

Reporter : Indri