Kejar Target IP 200! Tenaga Ahli Menteri Pertanian Tinjau BP Barito Kuala

SINAR TANI, Barito Kuala — Brigade Pangan (BP) di Kabupaten Barito Kuala mendapat perhatian serius dari Kementerian Pertanian. Tenaga Ahli Menteri Pertanian, Muhammad Syakir, turun langsung meninjau kesiapan BP dalam mencapai target Indeks Pertanaman (IP) 200.

Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat upaya mewujudkan swasembada pangan melalui Program Brigade Pangan (BP).

Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga menjadi model pemberdayaan petani secara berkelanjutan.

Dalam rangka memastikan efektivitas program tersebut, Tenaga Ahli Menteri (TAM) Pertanian, Muhammad Syakir, dan Brigjen Ito Hediarto melakukan kunjungan kerja ke tiga lokasi Brigade Pangan di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yaitu BP Belajar Usaha, BP Mitra Tani, dan BP Tani Berjaya, pada Selasa (11/2/2025).

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa Brigade Pangan merupakan garda terdepan dalam mengoptimalkan sektor pertanian melalui kolaborasi erat antara petani, penyuluh pertanian, Babinsa, pegawai ASN Kementan, serta generasi muda.

“Brigade Pangan ini bukan hanya sekadar program, tetapi pasukan terdepan yang memastikan ketahanan pangan nasional. Mereka yang berkomitmen akan mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah, baik dalam bentuk alat dan mesin pertanian (alsintan) maupun bimbingan teknis,” ujar Mentan Amran.

Pentingnya Komitmen
Dalam kunjungannya, Syakir menekankan pentingnya komitmen setiap Brigade Pangan untuk mencapai target Indeks Pertanaman (IP) minimal 200.

Ia menginstruksikan agar seluruh BP menandatangani pernyataan kesanggupan sebagai bukti komitmen mereka dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap Brigade Pangan benar-benar serius dalam menjalankan program ini. Dengan adanya pernyataan kesanggupan, kita bisa melihat komitmen nyata mereka dalam meningkatkan produksi pertanian,” ujar Syakir.

Ia juga meminta Kepala BPPSDMP untuk menyiapkan formulir pernyataan tersebut, sehingga setiap BP memiliki tanggung jawab yang lebih jelas terhadap target yang harus dicapai.

Identifikasi Kendala
Selama kunjungan, beberapa permasalahan diidentifikasi yang berpotensi menghambat keberhasilan program ini. Salah satunya adalah ketidaksepahaman dalam sistem pembagian hasil di beberapa kelompok BP. Hal ini dikhawatirkan dapat mengganggu keberlanjutan program jika tidak segera diselesaikan.

“Kami menemukan masih ada ketidaksepahaman dalam pembagian hasil, yang bisa menjadi pemicu konflik internal di beberapa BP. Masalah ini harus segera diselesaikan agar program bisa berjalan dengan lancar,” kata Syakir.

Selain itu, Syakir juga menemukan ketidaksesuaian antara data yang dilaporkan dengan kondisi di lapangan. Ia menyoroti perlunya perbaikan dalam sistem pencatatan dan pelaporan agar transparansi tetap terjaga.

“Beberapa data yang kami terima tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Hal ini perlu diperbaiki agar tidak menghambat evaluasi program. Pencatatan yang akurat dan transparan adalah kunci keberhasilan Brigade Pangan,” tegasnya.

Masalah lain yang ditemukan adalah kurangnya dokumentasi dan pelaporan perkembangan IP.

Beberapa BP tidak mencatat secara sistematis, sehingga progres mereka tidak terlihat dengan jelas.

“Jika pencatatan progres IP tidak dilakukan dengan baik, maka alsintan yang sudah diberikan bisa saja ditarik kembali karena tidak ada bukti perkembangan di lapangan. Kita tidak ingin bantuan pemerintah menjadi sia-sia,” tambahnya.

Koordinasi dan Transparansi

Syakir menegaskan bahwa koordinasi dan transparansi menjadi faktor utama dalam kesuksesan program ini.

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk Brigade Pangan, untuk lebih aktif dalam mencatat, melaporkan, serta mengoptimalkan pemanfaatan alsintan guna mencapai target yang telah ditetapkan.

“Jika kita ingin program ini berhasil, maka transparansi harus dikedepankan. Seluruh Brigade Pangan harus aktif dalam mencatat dan melaporkan perkembangan di lapangan agar dukungan dari pemerintah bisa terus berlanjut,” kata Syakir.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, juga menekankan bahwa keberhasilan swasembada pangan memerlukan sinergi dari berbagai pihak.

“Kementerian Pertanian mendorong intensifikasi melalui peningkatan produktivitas, penggunaan benih unggul, serta inovasi teknologi pertanian. Sementara ekstensifikasi dilakukan dengan mengoptimalkan lahan rawa dan mencetak sawah rakyat,” ujar Idha.

Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang, Atekan, yang turut mendampingi kunjungan, menegaskan pentingnya pencatatan progres IP agar data yang tersaji benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.

“Jika progres IP tidak tercatat dan dilaporkan dengan baik, peningkatan produksi tidak akan terlihat dan bisa berdampak pada penarikan alsintan yang telah diberikan. Oleh karena itu, pencatatan yang akurat dan berkala sangat diperlukan agar program ini berjalan efektif,” jelas Atekan.

Turut hadir dalam peninjauan lapangan, Kepala Balai Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kalimantan Selatan, Ahmad Subhan, bersama timnya.

Dengan evaluasi yang dilakukan, diharapkan Brigade Pangan di Kabupaten Barito Kuala semakin solid dalam menjalankan program pertanian dan mampu meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan.

“Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Brigade Pangan di Barito Kuala dapat lebih maksimal dalam mendukung swasembada pangan nasional serta memastikan keberlanjutan program pertanian di Kalimantan Selatan,” pungkas Syakir.

Dukungan penuh dari Kementerian Pertanian, termasuk pemberian alsintan bagi Brigade Pangan yang berkomitmen, menjadi motivasi besar bagi para petani untuk terus meningkatkan produksi mereka.

Dengan sinergi antara pemerintah, petani, dan penyuluh pertanian, swasembada pangan bukan lagi sekadar harapan, melainkan target nyata yang bisa dicapai bersama.