NFA Dorong Peran Daerah Kendalikan Inflasi Pangan

SINARTANI, Surabaya — Guna menekan laju inflasi, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) mendorong peran strategis daerah dalam pengendalian inflasi pangan. Hal tersebut dilakukan mengingat harga pangan, khususnya pangan pokok strategis menjadi komponen yang signifikan dalam kenaikan inflasi.

“Pengendalian inflasi tidak bisa dikerjakan sendiri,  peran dari unit kerja/dinas yang menangani pangan di provinsi dan kabupaten/kota sebagai mitra Badan Pangan Nasional di daerah sangat penting dan strategis. Tentunya juga bersama stakeholder terkait lainnya, kita berkolaborasi dan membuat komitmen bersama untuk menjaga dan mengendalikan inflasi pangan,” ujar Kepala NFA Arief Prasetyo Adi dalam Rakornas Pengendalian Inflasi Pangan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (6/10).

Arief mengingatkan, ancaman krisis pangan harus terus diwaspadai, terlebih pada Oktober 2022 tingkat inflasi mengalami kenaikan 1,17% dari bulan sebelumnya.

Hal ini juga selaras dengan penegasan Presiden Joko Widodo bahwa situasi dan dinamika global harus direspon dengan cermat dan ancaman krisis pangan, krisis energi dan krisis ekonomi harus diantisipasi demi menjaga stabilitas dalam negeri.

“Kuncinya, kita semua harus kompak. Kita semuanya harus bersinergi, kita semuanya harus memiliki perasaan yang sama. Karena yang kita hadapi adalah sebuah tantangan yang tidak mudah. Kompak,” kata Presiden Joko Widodo dalam pernyataannya, di Jakarta, Senin (3/10).

Untuk itu, sebagai bentuk penguatan peran daerah dalam pengendalian inflasi, dalam Rakor tersebut dilakukan penandatanganan kesepakatan dan komitmen bersama NFA dan Dinas Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota barometer inflasi.

Dalam kesepakatan tersebut, kerja sama antardaerah menjadi salah satu poin penting dalam pengendalian inflasi pangan bergejolak. Kerja sama antardaerah ini mendukung kelancaran distribusi atau mobilisasi pangan antarwilayah atau antarpulau terutama dari wilayah surplus ke wilayah defisit.

NFA juga mendorong sinergi dan berkolaborasi dengan seluruh pihak mulai dari sektor produksi, distribusi, hingga perdagangan baik elemen legislatif, kementerian/lembaga, BUMN/BUMD, asosiasi, para pelaku usaha, hingga komunitas.

Momentum tersebut dimanfaatkan Kepala NFA untuk mempertemukan antara dinas pangan daerah dengan BUMN pangan sehingga bisa saling memberikan keuntungan satu sama lainnya, dan mempercepat pewujudan ekosistem pangan nasional yang berkelanjutan sesuai skema closed loop yang tengah dibangun pemerintah.

“Di sini hadir Bulog, ID FOOD, PPI, Berdikari, dan BGR, Bapak Ibu silakan membangun kerja sama satu sama lain yang berkelanjutan dan saling menguntungkan. Mari kita berkolaborasi untuk menjaga dan mengendalikan inflasi pangan,” tambahnya.

Senada dengan Arief, Direktur Kebijakan Ekonomi dan Moneter (KEM) Bank Indonesia Abdul Majid selaku Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPI-P) dalam Rakornas tersebut mengatakan, inflasi akibat bahan pangan bisa memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi kesejahteraan masyarakat.

Dia mengimbau seluruh dinas pangan daerah agar terus melakukan berbagai macam upaya untuk mengendalikan inflasi bahan makanan antara lain dengan menjaga inflasi volatile food seperti ketersediaan pasokan dan harga beras, cabai, bawang, sehingga tidak sampai menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

“Pertama dari sisi pasokannya, dari produksi sampai ke konsumen, dan ini harus sinergi antara kementerian/lembaga, BUMN, petani/peternak, pelaku usaha pangan dan stakeholders lainnya. Serta outletnya juga perlu disiapkan sehingga mudah diakses oleh masyarakat,” ujar Majid.

Rakor diselenggarakan secara hybrid dan dihadiri oleh seluruh dinas urusan pangan tingkat provinsi dan 90 kabupaten/kota barometer inflasi serta stakeholders pangan antara lain Bank Indonesia (BI), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Badan Riset dan Teknologi Nasional (BRIN), Perum BULOG, dan Holding pangan ID FOOD. Echa