23 April 2025

Sinar Tani

Media Pertanian Terkini

Beranda » Pengendalian Inflasi di Kalimantan Selatan, Perlu ada Sinergi antar stakeholder

Pengendalian Inflasi di Kalimantan Selatan, Perlu ada Sinergi antar stakeholder

Sinar Tani, Banjarbaru – Sebagai upaya sinergitas pengendalian inflasi di Kalimantan Selatan, maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Pertemuan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan pada kegiatan Pertemuan Stabilisasi Pasokan Harga Pangan dan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Banjarbaru pada Rabu (19/6) lalu.

Kegiatan dibuka oleh Plh Sekretaris DPKP Kalsel Saptono dengan menghadirkan narasumber Panji Lintang MS (Manager Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Wilayah Kalsel), Bimo Epyanto (Direktur/Deputy Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan) dan Hj Raudatul Jannah (Plt Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel). Acara ini dihadiri oleh Dinas Ketahanan Pangan Kab/Kota, Penanggung Jawab SPHP, Enumerator Produsen dan Konsumen se-Kalimantan Selatan.

Hj Raudatul Jannah mengungkapkan selama ini tingkat inflasi Kalimantan Selatan Year-on-Year (y-on-y) terkendali dengan baik. Hal ini memerlukan sinergitas antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan stakeholder lain. Tingkat inflasi Kalimantan Selatan berada dibawah inflasi nasional. “Alhamdulillah, tahun 2023 dan 2024, dua tahun berturut-turut, Kalsel mendapat TPID Award yang diserahkan oleh Presiden Joko Widodo,” ujarnya.
Dijelaskan oleh Hj Raudatul Jannah ini, Pemerintah Provinsi melakukan strategi Pengendalian Inflasi dengan 4 K yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif.

Pemprov Kalsel mengaktifkan TPID pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota agar bersinergi dan konsisten melaksanakan tugas dan fungsinya, mengaktifkan Satgas Pangan, melaksanakan Kerjasama Antar Daerah, mengintensifkan jarring pengaman sosial seperti anggaran BTT, BPS dan BI beserta Pemprov bersinergi dalam pengendalian inflasi, menjadikan isu pengendalian inflasi sebagai isu prioritas, menghimbau Kab/Kota IHK membuat Perbu atau Perwalikota tentang Juknis Penggunaan BTT dalam rangka pengendalian inflasi.

Selain itu juga melakukan komunikasi publik yang tidak membuat masyarakat panik.
“Kami pun memiliki strategi pengendaian inflasi jangka pendek, menengah dan panjang. Program Unggulan TPID juga kami lakukan dengan SIS

Baca Juga :  Sidak PIBC, NFA Pastikan Stok dan Harga Beras Aman Terkendali

Reporter : Dedi

tidak boleh di copy ya

error

suka dengan artikel ini