REFLEKSI 2022 : Polemik Beras Di Penghujung Tahun

SINAR TANI.CO.ID, Jakarta — Di penghujung tahun 2022 masyarakat disajikan polemik beras. Semua berawal ketika pemerintah akhirnya memutuskan mengimpor beras untuk mencukupi kebutuhan cadangan beras pemerintah (CBP) yang ada di gudang Perum Bulog

Sebagai komoditas politik, gejolak harga pangan pokok masyarakat Indonesia ini bisa menggoyang ekonomi ditandai dengan naiknya inflasi. Meski berganti pemerintahan, beras tetap menjadi perhatian utama. Berbagai kebijakan pun banyak difokuskan untuk mempertahankan produksi beras. Misalnya di bagian hulu, pemerintah memberikan subsidi benih dan pupuk, perbaikan irigasi untuk membantu petani.

Sedangkan di bagian hilir, pemerintah menerbitkan regulasi penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah/beras untuk menjaga harga di tingkat
petani. Sedangkan di konsumen, pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium dan premium. Di sisi lain, produksi padi (beras) sangat rentan terhadap berbagai goncangan karena banyak faktor yang mempengaruhi, sebut saja saat ini kondisi iklim yang kian sulit ditebak, sehingga tanaman padi rawan terkena banjir dan kekeringan. Cuaca ekstrim juga bisa menimbulkan gangguan hama dan penyakit (organisme pengganggu tumbuhan).

Upaya pemerintah menjaga produksi beras menuai hasil. Menjelang HUT RI ke-77 pada 17 Agustus 2022, International Rice Research Institute (IRRI) memberikan penghargaan terhadap Indonesia yang selamamtiga tahun terakhir mampu mencapai swasembada beras secara berturut-turut (2019-2021). Berdasarkan data Kerangka Sampel Area (KSA) BPS, produksi beras tahun 2019 sebanyak 31,31 juta ton (surplus 2,38 juta ton), tahun 2020 sebanyak 31,40 ton (surplus 2,13 juta ton), tahun 2021 sebesar 31,36 juta ton (surplus 1,31 juta ton).

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) menegaskan pihaknya menggunakan data BPS sebagai rujukan produksi beras nasional. Dari data BPS produksi beras dalam negeri masih mencukupi kebutuhan dalam negeri. BPS memprediksi, produksi beras tahun 2021 sebanyak 31.895.250 ton. “Produksi beras kita sangat optimal sesuai dengan perencanaan. Saat ini luas lahan panen kita di atas 10 juta ha. Produksinya sangat maksimal. Jadi kalau kita lihat data BPS, produksi beras aman, stoknya juga aman,” tegasnya.

Terkait angka produksi, Kepala Badan Pangan Nasional (National Food Agency/NFA), Arief Prasetyo Adi mengatakan, pihaknya bersama Kementerian Pertanian telah sepakat menggunakan satu data dari BPS, baik terkait produksi beras, kebutuhan beras rumah tangga, dan luar rumah tangga. Langkah tersebut untuk memastikan dan menjaga akurasi arah kebijakan beras nasional di akhir tahun ini dan tahun 2023.

Meski secara hitungan produksi beras tahun ini surplus. Namun di penghujung tahun 2022, pemerintah akhirnya memutuskan impor beras sebanyak 500 ribu ton. Impor beras menimbulkan pro dan kontra. Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso mengatakan, kebijakan ini (impor beras) semata-mata untuk memperkuat cadangan beras nasional. Tentunyakebijakan yang diambil ini tidak akan mengganggu petani yang baru akan panen tiga bulan lagi pada akhir Februari atau awal Maret.

Pertanyaan mengapa pemerintah akhirnya mengetok palu impor beras? Salah satunya adalah stok CBP yang ada di tangan Bulog jelang akhir tahun tidak besar. Apalagi bangsa Indonesia tahun 2023 akan memasuki tahun politik, sehingga pemerintah sepertinya tak mau mengambil resiko besar terhadap ketersediaan pangan, khususnya beras.

Data Perum Bulog, volume pengadaan atau penyerapan gabah/ beras Bulog tahun ini memang turun drastis dibandingkan tahuntahun sebelumnya. Misalnya, tahun 2019 sebanyak 1,2 juta ton setara beras, tahun 2020 (1,25 juta ton setara beras), tahun 2021 (1,22 juta ton setara beras). Sedangkan tahun 2022 diperkirakan hanya 912.686 ton setara beras.

Selengkapnya bisa Anda baca E-Paper SINAR TANI