Perjuangkan Nasib Petani, Fadli Zon Dorong Fokus Parlemen ASEAN pada Isu Pertanian

Sinar Tani, Jakarta, Ketua BKSAP DPR RI yang juga Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Fadli Zon, mendorong anggota parlemen di ASEAN untuk lebih fokus pada isu pertanian guna meningkatkan pemberdayaan petani.

Pernyataan ini disampaikan Fadli Zon pada Pertemuan AIPA, Badan Pangan Dunia (FAO), dan IISD yang membahas penguatan peran parlemen dalam Panduan ASEAN untuk Memajukan Investasi Bertanggungjawab di Pangan, Pertanian, dan Kehutanan (ASEAN-RAI).

Menurut Fadli, isu pertanian perlu menjadi prioritas karena kesejahteraan petani masih belum terjamin sepenuhnya. Berdasarkan data BPS, penghasilan petani skala kecil saat ini hanya sekitar Rp 5,23 juta per tahun, sementara petani lainnya sekitar Rp 22,9 juta per tahun.

“Produksi pertanian terus menurun, dan kontribusi sektor kehutanan, pertanian, dan perikanan terhadap PDB berkurang 3,54% year-on-year pada kuartal pertama 2024,” jelas Fadli.

Selain itu, Fadli menyoroti tekanan demografi yang semakin tinggi dalam penyediaan pangan bagi 280 juta penduduk Indonesia, serta dampak perubahan iklim yang mempengaruhi kondisi pertanian.

HKTI telah membahas berbagai isu ini pada awal tahun dan menghasilkan beberapa rekomendasi untuk sektor pertanian, termasuk pentingnya keuntungan bagi petani, pekebun, dan peternak hingga 30%.

“Nilai Tukar Petani kita baru 112,46 pada 2023. Ini perlu ditingkatkan dengan penyediaan pupuk, bibit, dan pakan ternak yang memadai,” tambahnya.

Fadli juga mengusulkan perlunya UU omnibus untuk sektor pertanian mengingat banyaknya legislasi yang tumpang tindih. Ia juga menyarankan penguatan fungsi Kementerian Pertanian dengan menggabungkan urusan pertanian yang saat ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga.

“Urusan pertanian perlu menjadi urusan wajib di daerah sebagai langkah afirmatif untuk sektor pertanian,” sarannya.

Lebih lanjut, HKTI menyoroti pentingnya regenerasi petani untuk menarik minat generasi muda. Saat ini, petani milenial di Indonesia baru mencapai sekitar 21%. “Pertanian perlu dikemas menarik agar memikat anak muda, jika tidak, kita akan mengalami kelangkaan petani dalam beberapa dekade ke depan,” prediksi Fadli.

Dalam konteks terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden 2024-2029, HKTI menyambut baik beberapa program seperti food estate dan rencana program makanan bergizi gratis untuk siswa sekolah, swasembada pangan, energi dan air, ketersediaan bibit pupuk dan pakan ternak langsung ke petani, hingga lumbung pangan di desa, daerah, dan nasional.

“Jika program makanan bergizi gratis berjalan dengan baik, tidak hanya akan mengatasi stunting, tetapi juga memberdayakan bisnis lokal, meningkatkan peran koperasi, dan meningkatkan peran petani lokal,” paparnya.

Transformasi pertanian menuju agribisnis memerlukan peningkatan investasi di sektor ini. ASEAN-RAI, menurut Fadli, dapat menjadi jembatan bagi upaya-upaya tersebut.

“Panduan ini bermanfaat tidak hanya untuk sektor pertanian tetapi juga tata kelola nasional. Semoga melalui forum ini, parlemen dapat mendukung penguatan iklim yang mendukung tata kelola pertanian dan bisnis petani ke depan,” harapnya.